• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    TII Gandeng Bengkel APPeK NTT Gelar Kegiatan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pengadaan Publik Berbasis Warga

    Sabtu, 05 Juni 2021, Juni 05, 2021 WIB Last Updated 2021-06-06T04:52:03Z


    buser-indonesia.com - Kota Kupang - Kemerosotan akuntabilitas publik seringkali terjadi di sektor pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Partisipasi publik dalam advokasi anggaran dan audit sosial proses pengadaan barang dan jasa sulit diakses serta masyarakat  kurang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dikarenakan minimnya informasi yang tidak transparan. Kurang aktifnya masyarakat proses pengadaan barang dan/ jasa pemerintah memungkinkan melebarnya risiko korupsi.



    Hal ini yang mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPeK) Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan Transparansi International Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pengadaan Publik Berbasis Warga yang diselenggarakan secara fisik di Amaris Hotel (02 - 04/06/2021).



    Dalam sambutannya Vinsensius Bureni, Koordinator Umum Bengkel APPeK menyampaikan bahwa keterlibatan anak muda dalam kegiatan ini untuk menyiapkan infrastruktur generasi muda, memperkuat pemberdayaan jaringan kelompok anak muda dalam mengontrol sistem pengadaan publik terkhusus barang dan jasa.



    Untuk itu anak muda harus disiapkan sebagai kontrol publik terhadap sistem karena dalam urusan pengadaan barang dan jasa intervensi pihak lain terhadap Pokja dalam keputusan pengadaan barang dan jasa berpeluang melebarnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.



    "Persiapan orang muda yang datang dari berbagai macam unsur untuk membantu mengingatkan pemerintah Kabupaten Kupang terhadap pelayanan publik teristimewa dalam hal pengadaan barang dan jasa", ujar Vinsent.



    Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary General Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko mengungkapkan bahwa gejala menguatnya kekuasaan eksekutif anti demokrasi dan kemerosotan akuntan publik peluang korupsi dalam proses pengadaan publik.



    Ia menambahkan bahwa kegiatan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pengadaan Publik Berbasis Warga bertujuan untuk menggali pengalaman dan tantangan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kegiatan antikorupsi di daerah, terutama dalam pengawasan pengadaan publik, menggali informasi tentang kebutuhan dan harapan untuk keberlangsungan organisasi masyarakat sipil dalam gerakan anti korupsi di daerah serta mengumpulkan analisis strategi dan aksi tindaklanjut untuk memperluas skema pengawasan public terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.



    Dalam sambutan Bupati Kupang yang dibacakan oleh Sekda Obeth Lahan, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari BENGKEL APPek NTT dan Transparency International  Indonesia  yang telah  terlibat aktif dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, terutama untuk penguatan jaringan pemuda, perempuan dan kelompok rentan yang ada di Kabupaten Kupang.



    "Inilah semangat hakiki dari eksisnya sebuah organisasi masyarakat. Semangat yang sejak dahulu dinantikan. Semangat yang secara teknokratik telah disematkan dalam sasaran pembangunan di Kabupaten Kupang," ucap Obeth.



    Ia mengakui, kegiatan ini telah sejalan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 dalam hal penguatan jaringan pemuda dan pemerintah telah menargetkan peningkatan indeks pembangunan pemuda yang pada tahun 2019 lalu masih berada pada poin 37,23 menjadi poin 55,41 pada akhir tahun 2024.



    Lanjut Obeth, pemerintah menyadari betul sebagus apapun rencana yang ditetapkan namun dalam implementasinya masih terjadi penyimpangan maka dalam RPJMD Kabupaten Kupang ditetapkan indikator indeks perilaku anti korupsi sebagai suatu langkah konkrit untuk memastikan bahwa seluruh gerak pembangunan daerah berjalan dalam rel yang bebas korupsi.



    "Silahkan semua jaringan organisasi masyarakat yang ada memantau kinerja dan perilaku pemerintahan. Jika ditemui ada yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, silahkan laporkan. Semuanya semata-mata  untuk kemajuan kita bersama", tegas Obeth. 



    Kegiatan ini melibatkan anak muda asal Kabupaten Kupang dari kelompok disabilitas, kelompok seniman, kelompok jurnalis, karang taruna, orang muda Katholik (OMK), pemuda gereja, relawan youth, organisasi Cipayung serta perwakilan BEM FH Undana dan Unwira. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. (Barto Tasoin).

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini