• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    Diintervensi Sekcam Umalulu, Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu Bentuk BP Komite Sekolah Ilegal

    Selasa, 27 April 2021, April 27, 2021 WIB Last Updated 2021-04-27T13:27:57Z

     


    buser-indonesia.com - Kupang  - Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rindi Umalulu, Juniaty Simanullang, S.Pd diduga merekayasa pembentukan Badan Pengurus (BP) Komite Sekolah ilegal pada Kamis (26/3/21) untuk mengggusur Ketua Komite Sekolah yang memprotes mutasi 7 orang guru komite sekolah tersebut. Pembentukan Komite Sekolah ilegal itu diintervensi oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.



    Dugaan rekayasa pembentukan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah (Kepsek), Juniaty Simanullang tersebut dibeberkan Ketua Komite SMAN Rindi Umalulu (yang sah, red), Abner Doko Bunga saat dihubungi Tim Media ini (20/4/21). Menurut nya, dugaan rekayasa itu dilakukan sang Kepsek karena ingin ‘menggusur’ alias mengganti dirinya sebagai Ketua BP Komite yang memprotes mutasi 7 orang guru honor komite sekolah tersebut ke SMAN 2.



    “Pembentukan BP Komite Sekolah ilegal itu direkayasa oleh Kepsek yang takut kedoknya terbongkar. Rapat diintervensi oknum pejabat daerah di Kabupaten Sumba Timur. Anehkan, rapat pembentukan BP Komite dilakukan oleh Sekcam Umalulu, Benyamin Kila (sebagai Ketua Tim Formatur, red).  Ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor: 75 Tahun 2016.  Kepsek bersembunyi dibalik oknum pejabat pemerintah,” ungkap Abner.



    Ia menjelaskan sesuai Permendikbud tersebut, pembentukan BP Komite Sekolah tidak boleh diintervensi oleh pihak luar sekolah. “Pembentukan BP Komite hanya boleh dilakukan atas inisiatif Kepala Sekolah dan Orangtua siswa/i. Rapat pembentukan juga harus dipimpim oleh Kepsek atau orangtua. Tidak boleh ada intervensi pihak luar. Apalagi oleh oknum pejabat pemerintah daerah,” tandas Abner.



    Rekayasa pembentukan BP Komite Sekolah ilegal tersebut, jelasnya, juga bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) BP Komite SMAN 1 Rindi Umalulu. “Dalam AD/ART yang ditandatangani Kepsek Juniaty, masa jabatan BP Komite Sekolah jelas-jelas tertulis selama 3 tahun. Tapi anehnya, di SK BP Komite Sekolah (yang hanya dipegang oleh Kepsek Juniaty, red), masa jabatan BP Komite Sekolah hanya 1 tahun. Ini jelas hasil rekayasa,” beber Abner. 



    Selain itu,  kata Abner, rapat pembentukan komite sekolah ilegal tersebut juga tidak memenuhi qorum. “Karena hanya dihadiri oleh 48 dari ratusan orangtua siswa/i. Tapi tetap dipaksakan karena untuk memuaskan dendam kesumat Kepsek kepada saya yang memprotes mutasi 7 orang guru komite sekolah dan melaporkan berbagai masalah di SMAN Rindi Umalulu ke Dinas P & K NTT,” paparnya. 



    Sebagai BP Komite Sekolah yang dibentuk secara sah sesuai Permendikbud dan AD/ART, kata Abner, pihaknya tidak akan mundur. “Saya dan teman-teman pengurus adalah BP Komite Sekolah yang sah karena itu kami tidak akan mundur. Kami akan tetap sebagai BP sampai habis masa bakti  pada tahun 2022. Biarlah saja Kepsek jalan dengan BP Komite Sekolah yang ilegal. Hanya mau ingatkan kepada BP Komite ilegal bahwa pengeluaran uang komite oleh saudara/i tanpa sepengetahuan kami akan berdampak hukum,” tandasnya. 



    Kepsek SMAN 1 Rindi Umalulu, Juniaty Simanullang yang berusaha dikonfirmasi Tim Media ini, menolak panggilan telepon berulang kali.  Dihubungi melalui panggilan WhatsApp pun tidak dijawab. Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepsek Juniaty tidak membalasnya, walaupun pesan tersebut telah dibaca. 



    Namun beberapa waktu lalu, Kepsek Juniaty meminta seorang oknum wartawan gadungan untuk mengintervensi pemberitaan dan berusaha menakut-nakuti Tim Media ini dengan ancaman akan melaporkan ke pihak Kepolisian.  Ia mengaku kenal dengan Kepsek Juniaty sehingga menghubungi Tim Media ini melalui telepon selular. “Saya kebetulan kenal dengan kepala sekolah,” ujarnya.



    Sekcam Umalulu, Benyamin Kila yang dikonfirmasi Tim Media ini mengakui Ia ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur dan telah memimpin rapat pembentukan BP Komite Sekolah yang baru atas perintah Camat Umalulu. Menurutnya, pergantian BP Komite Sekolah tersebut atas permintaan Kepsek Juniaty yang dalam SK Penetapan BP Komite Sekolah hanya mencantumkan masa jabatan hanya 1 tahun. “SK Pengangkatan BP Komite Sekolah dalam Permendikbud berbunyi, “Masa jabatan BP Komite Sekolah selama-lamanya 3 tahun,” kilahnya.



    Namun Sekcam Umalulu terkesan kebingungan saat disampaikan bahwa sesuai AD/ART BP Komite Sekolah yang ditandatangani oleh Kepsek Juniaty, tertera bahwa masa jabatan BP Komite Sekolah selama 3 tahun. Ia juga tidak dapat memberikan penjelasan terkait keputusan dirinya (sesuai penjelasannya dalam rapat tersebut, red) untuk tidak mencalonkan (mencoret nama, red) nama BP Komite Sekolah yang lama.  Padahal sesuai Permendikbud Nomor: 75 Tahun 2017, pengurus yang lama dapat dicalonkan kembali.



    Menurut Sekcam Umalulu, Ia juga adalah orang tua murid di SMAN 1 Rindi Umalulu sehingga Ia juga dapat memimpin rapat.  Namun saat Tim Media ini mengatakan bahwa dari rekaman rapat tersebut, Sekcam mengatakan bahwa kehadirannya dalam rapat tersebut sebagai pemerintah kecamatan/mewakili Camat Umalulu, Ia tak dapat memberikan penjelasannya.



    Seperti diberitakan sebelumnya, Kepsek Juniaty Simanullang memutasi 7 orang tenaga honor Komite Sekolah SMAN 1 Rindi Umalulu ke SMAN 2 Umalulu untuk membalaskan dendamnya karena dilaporkan oleh 7 guru honorer ke Dinas P & K karena tidak membayar gajinya selama 3 bulan. Mutasi tersebut ditolak oleh 7 orang guru honor dan Ketua Komite Sekolah, Abner Doko Bunga.  Mendapat protes dan penolakan tersebut, Kepsek Juniaty malah mengintimidasi para guru tersebut dan merekayasa pergantian BP Komite Sekolah. (tim).

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini