• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    Tak Tuntaskan Kasus Korupsi, Araksi Minta Kapolri Evaluasi Kapolda NTT

    Rabu, 24 Maret 2021, Maret 24, 2021 WIB Last Updated 2021-03-24T11:31:24Z

    buser-indonesia.com - Kota Kupang - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) didesak oleh Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT terkait ‘mangkraknya’ alias tidak diprosesnya berbagai kasus korupsi yang dilidik/disidik Polda NTT dalam 2 tahun terakhir. Kapolri diminta mencopot Kapolda NTT.



    Demikian pernyataan Ketua Araksi NTT, Alfred Baun dalam Jumpa Pers di Sekretariat Araksi di bilangan Oeba, Senin (22/3/21).  Menurutnya, kinerja Polda NTT dalam pengusutan kasus korupsi dalam 2 tahun terakhir sangat buruk.  



    “Tidak ada satu pun kasus korupsi yang ditangani Polda NTT sampai dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (P-21) untuk disidangkan sekitar dua tahun terakhir.  Oleh karena itu, Araksi mendesak Bapak Kapoldri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Polda NTT dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Bila perlu copot Kapolda NTT dan ganti dengan Kapolda yang punya semangat yang sama dengan Bapak Presiden Jokowi untuk pemberantasan korupsi di NTT,” tandas Alfred.



    Alfred menjelaskan, Provinsi NTT menempati urutan 4 tertinggi dalam kasus korupsi di Indonesia, namun proses hukum oleh penegak hukum belum maksimal. Berdasarkan catatan Lembaga Aliansi  Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) ada sejumlah kasus yang masih ‘mangkrak’ di Polda NTT.



    Alfred memaparkan, banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Polda NTT tetapi hanya sampai pada proses penyelidikan atau penyidikan.  “Ada apa ini? Kog pengusutan kasus korupsi oleh Polda NTT hanya sampai mentok pada penetapan tersangka, tetapi tidak pernah disidangkan? Apakah Polda NTT hanya jago menetapkan tersangka (dalam jumlah banyak, red) tetapi kemudian dilepas?” kritiknya.



    Polda NTT, tegas Alfred, tidak berhasil menangani kasus-kasus korupsi. “Dalam pertemuan Araksi dengan Polda NTT  sejak tahun 2020, selalu dikatakan bahwa kasus bawang merah segera P-21 tapi tidak pernah tuntas dari Kapolda ke Kapolda, setiap kali ada pergantian," kritiknya.



    Karena itu, lanjut Alfred, Araksi meminta Bapak Kapolri yang baru untuk mememberikan perhatian khusus kepada Polda NTT, khususnya dalam penanganan kasus korupsi. “Polda NTT menetapkan 2 tersangka kasus korupsi Awalolong, Lembata, 2 tersangka kasus irigasi di Eban, TTU, 9 tersangka kasus bawang merah Malaka. Tapi semua kasus itu tidak pernah P-21. Mengapa?” tanyanya.



    Selain itu, kata Alred, Polda NTT juga menangani dugaan kasus korupsi kasus pengadaan benih kerapu Rp 6,4 M di Waekulambu, Ngada dan kasus RSP Boking, TTS yang tidak jelas sampai dimana proses hukumnya. 



    Menurut Alfred, ada-ada saja alasan Polda NTT untuk tidak melanjutkan proses hukum para tersangka. “Ketika penyidik sedang mengungkap kasus korupsi (menetapkan tersangka, red), penyidiknya dimutasi. Direskrimsusnya dimutasi.  Bahkan Kapoldanya juga dimutasi. Dalam 2 tahun terakhir sudah terjadi mutasi 3 kali,” bebernya.



    Namun, lanjut Alred, ketika pihaknya mempertanyakan tentang kelanjutan proses kasus korupsi, selalu dijawab, kami masih pelajari atau sedang diproses. Selalu begitu jawabannya tapi kasusnya tidak pernah P-21 (siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan, red).  Contohnya kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka yang merugikan negara sekitar Rp 4,9 M yang sampai saat ini belum P-21,” ungkapnya.



    Menurut Alfred, penanganan kasus korupsi bawang merah Malaka seperti lingkaran setan antara Polda NTT dan Kejati (Kejaksaan Tinggi) NTT. “Polda NTT telah menetapkan 9 orang tersangka kasus ini sejak Agustus 2020, tapi sampai saat ini tidak P-21. Hanya sampai P-19, berkas dikembalikan dengan catatan. Jaksa menyatakan bahwa belum memenuhi unsur-unsur dalam  Pasal 55.” Bebernya.



    Alfred menyesalkan sikap pejabat di Polda NTT yang terkesan menghindar ketika akan ditemui untuk mempertanyakan ‘mangkraknya’ sejumlah kasus korupsi. “Sampai sekarang Polda NTT pun bungkam. Tidak mau jelaskan permasalahan ini ada dimana. Polda NTT harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Polda NTT harus bertanggungjawab terhadap publik dan juga kepada Araksi yang melaporkan kasus ini,” tandasnya.



    Jika Polda NTT tidak sanggup melengkapi berkas hingga P-21 terhadap kasus bawang merah Malaka, Alfred menyarankan agar Polda NTT menyerahkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau tidak sanggup, kita sama-sama bawa ke KPK. KPK pernah datang tapi mereka bilang mereka sanggup. Lalu sekarang tak sanggup lagi. Padahal kasus tersebut sudah terang benderang kog. Hasil audit investigasi BPK Ri menyatakan ada kerugian negara Rp 4,9 M. Jadi Polda NTT jangan sembunyi-sembunyi lagi.  Jangan rahasi-rahasia lagi, (sf/tim)

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini