• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    Komunitas Lorosae : Pilkada Menjadi Framing Kepentingan Oligarki di Indonesia

    Senin, 11 Januari 2021, Januari 11, 2021 WIB Last Updated 2021-01-11T13:02:46Z
    buser-indonesia.com - Atambua - Ditengah pendemi Covid-19, Komunitas Lorosae menggelar kegiatan Diskusi dan Bedah Buku yang berjudul “Melawan Oligarki PILKADA 2020 karya Agus Riswanto, S.H.,M.H”, di halaman Plaza Pelayanan Publik Timor – Atambua (09/12/2021). 


    Bedah Buku yang menghadirkan tiga orang pembicara yakni Jejen Aryanto dan Joseph Kanisius Bau (Aktivis GMKI Kupang), Virginia Rosa da Silva (Aktivis GMNI Kupang) dan dipandu oleh Elisabeth Afriani Costa yang adalah Co-Founder BII NTT.


    Sebelum memulai diskusi, Elisabeth Afriani Costa selaku moderator menungkapkan bahwa salah satu alasan mereka membedah buku ini adalah karena hari itu tepat sebulan Pilkada 2020 telah dihelat sehingga buku ini dapat menjadi pisau analisis yang digunakan untuk membaca Pilkada dari sisi yang lain, tidak hanya sebatas pada pesta demokrasi. 


    “Kami juga sengaja menghadirkan para pemuda dengan latar belakang yang sama sebagai pembicara, ini semata-mata untuk memotivasi para pemuda bahwa umur tidak membatasi seseorang untuk tampil berbicara ataupun berkarya. Namun untuk menghadirkan berbagai pandangan dalam diskusi, kami tetap mengundang kalangan pemuda dari berbagai komunitas dengan latar belakangnya masing-masing, serta akademisi terkait untuk saling berbagi", tambah Any.


    Dalam diskusi yang berlangsung, Jejen Aryanto mengungkapkan bahwa Pilkada 2020 yang melibatkan 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 daerah pemilihan Gubernur, 224 daerah pemilihan Bupati dan 37 daerah pemilihan Walikota menjadi framing kepentingan oligarki di Indonesia.


    “Penulis buku Melawan Oligarki PILKADA 2020 mencoba menghubungkan dinasti politik yang sedang dibangun melalui aktor-aktor politik yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 sehingga membuat Pilkada 2020 menjadi sangat unik dan menarik. Buku ini juga memaparkan fakta bagaimana Pilkada menjadi framing kepentingan oligarki di Indonesia”, tambah Jejen. 


    Selain itu, Virginia Rosa da Silva menambahkan bahwa berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, pemilihan Walikota atau Bupati menghabiskan dana kampanye sebesar 20-30 M, Gubernur sebesar 20 – 100 M, bahkan daerah Jawa minimal 100 M. Sedangkan data total harta kepala daerah hanya mencapai 6,7 M, ada yang nol bahkan negatif. Ini mengakibatkan terjadinya bargaining dengan para saudagar politik untuk mendanainya. Dengan begitu terjadi benturan kepentingan rakyat dan elite.


    "Buku ini juga menjelaskan bagaimana kepentingan kelompok 1% ini masuk ke dalam sistem dengan mengubah berbagai kebijakan, mulai dari “presidential threshold” yang selalu bermasalah tiap kali diadakan pemilu, sampai pada sahnya UU kontroversial lain yang menunjukkan keberpihakan kebijakan bukan untuk kepentingan rakyat", pungkas salah satu Alumni Forum Indonesia Muda yang akrab disapa Vivin. 


    Demikian, oligarki sebagai sistem hubungan kekayaan dan otoritas serta upaya mempertahankan keduanya. Sederhananya merupakan fusi antara kekuatan ekonomi dan politik yang memungkinkan adanya konsentrasi akumulasi kekayaan.


    "Selain itu salah satu poin kritik terhadap isi buku yang disampaikannya adalah solusi untuk melawan oligarki di Pilkada sesuai judul buku yang terlalu utopis untuk dilakukan dan dijelaskan dengan tidak begitu spesifik", jelas Vivin. 


    Di sisi lain, Joseph Kanisius Bau menyampaikan hasil telaahnya bahwa buku tersebut menjelaskan dengan detail, bagaimana perubahan tipikal oligarki Indonesia di masa orde baru dan sesudah orde baru. 


    "Sebelum orde baru Oligarki di Indonesia merupakan jenis oligarki sultanistik, dimana ada oligarki utama yang melindungi oligarki-oligarki dibawahnya. Sedangkan setelah orde baru, menjadi oligarki penguasa kolektif yang memiliki kekuasaan dan bekerjasama mempertahankan kekayaan dengan memerintah suatu komunitas. Reformasi 1998 hanya membawa demokrasi di Indonesia memasuki babak baru Hegemoni oligarki yang makin menggila", jelas Ketua Himapro Ilmu Politik Undana yang biasa disapa Kenny.


    Solusi yang ditawarkan oleh penulis untuk melawan oligarki Pilkada 2020 maupun pilkada-pilkada lain yang akan datang, yakni rakyat sendirilah yang harus berpartisipasi aktif dalam mengusung pemimpinnya untuk melahirkan pemimpin yang betul-betul berasal dari rakyat. Salah satu masalah dalam pemilu adalah politik uang yang menguras dompet, saat dana kampanye tidak ada maka jalan terbaik adalah mendapatkan donatur politik dan jika terpilih nanti bekerja untuk mereka.


    Untuk mengatasi hal ini, penulis memberikan solusi bahwa rakyat dapat bergotong royong untuk mengumpulkan uang meski hanya sedikit dalam kisaran puluhan ribu saja per kepala. 


    “Menurut penulis, melihat banyaknya jumlah rakyat Indonesia ini, maka sangat memungkinkan bahwa dana yang terkumpul tersebut mampu untuk membiayai para calon kepala daerah yang akan datang dan tidak ada kesempatan masuknya kepentingan oligarki.” tambah Kenny.


    Dalam diskusi yang dilakukan, Blas Making dari komunitas Sahabat Kreatif Biinmafo berpendapat bahwa untuk mengakhiri politik uang dan memperbaiki buruknya sistem politik kita sekarang, cara terbaik yang dapat dilakukan sebagai orang muda adalah tidak boleh diam. 


    “Sebagai pemuda kita harus terus mengkampanyekan bagaimana etika berdemokrasi yang baik dan benar demi membuka pemahaman masyarakat.” Pungkas Blas. 


    Senada dengan itu, Apri dari komunitas Pensil menambahkan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan pemuda untuk meminimalisir mahar politik adalah dengan aktif memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. (BT/MK)
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini