Diduga Korupsi, LPJ Mantan Penjabat Desa Papela Diterima Dengan Syarat

  

buser-indonesia.com - Rote Ndao - Pembahasan Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Desa Papela, Kabupaten Rote Ndao terkesan menuai masalah. Hal ini  sudah terjadi saat pembahasan LPJ Penjabat Desa Papela periode Januari 2020 - September 2020, Azhari Sugiharto pada Senin, (11/01/2021) ditolak oleh masyarakat Papela. Pada Kamis, (14/01/2020) LPJ dilanjutkan kembali dengan dihadiri oleh Camat Rote Timur, Refly E. S. Therikh. SP, Kapolsek Rote Timur, Ipda Daniel Bessie. SH, Dan Pos AL Rote Timur   Pj. Desa Papela, Mardiah Laduma, Mantan Pj. Desa Papela, Sugiharto Azhari, Anggota BPD dan perwakilan masyarakat.

 

 

Bantah membantah terjadi antara Mantan Pj. Desa Papela, Sugiharto Azhari dan Pj. Desa Papela, Mardiah Laduma. Hal ini di peroleh media ini melalui rekaman dari salah satu peserta rapat yang juga wartawan media cyber OnlineNTT.com, Amril Abdurachman, Jumat, (15/01/2021).

 

 

Dalam rekaman tersebut saat mantan Pj. Desa Papela, Sugiharto Azhari saat sambutannya mengatakan bahwa saat kepemimpinan dia dari Januari 2020 sampai September 2020, merasa sudah melaksanakan pekerjaan di dua tahap pencarian dana dan ada masyarakat yang merasa ada aroma  aroma korupsi saat kepemimpinan, dia siap bertanggung jawab, dan dia siap di audit. Bahkan dia dan keluarga akan mendatangkan pengacara untuk membongkar semua anggaran tahun sebelumnnya (2018) karena aroma aroma korupsi lebih sadis dari sekarang.

 

 

Buntut pernyataan mantan Pj. Desa Papela, Sugiharto Azhari yang akan datangkan pengacara untuk membongkar dana desa 2018 membuat Pj. Desa Papela, Mardiah Laduma berang. Dengan nada tinggi dan terkesan emosi Mardiah Laduma mengatakan bahwa ini pembahasan LPJ 2020 jangan melihat ke belakang, kalo mantan PJ mau persoalkan 2018 tanya ke inspektorat karena sudah terima LHP dari inspektorat untuk tahun anggaran 2018. 

 

 

“Kalo mau seperti itu kita saling lapor saja. Dan saya siap hadapi”, ucap beliau dengan sedikit emosi.

 

 

Sedangkan pernyataan dari salah satu perwakilan Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Ridwan Goro. S.Pd, bahwa BPD berpatokan pada keputusan rapat sebelumnya tertanggal (11/01/2021), yang mana BPD akan bersurat ke inspektorat untuk melakukan audit internal tentang dugaan penyimpangan dana desa tahun 2020.

 

 

Diberitahukan sebelumnya oleh media ini, bahwa dugaan Terciumnya aroma korupsi saat rapat bersama antara BPD, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama tentang Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, bertempat di kantor Desa Papela, Senin, (11/01/2021).

 

 

Dalam laporan pertanggung jawaban  ini melibatkan dua orang Pj. Desa karena dalam tahun 2020 Desa Papela dipimpin oleh 2 orang penjabat desa akibat dari penjabat sebelumnya Sugiharto Azhari mengundurkan diri pada bulan september 2020 untuk mengikuti pemilihan kepala desa tanggal dan di ganti oleh Mardiah Laduma.

 

 

Salah satu peserta rapat, Inun Hudari mempertanyakan tentang pembelanjaan barang jasa untuk penanganan covid-19, seperti kasur untuk tempat tidur karantina OAR karena dalam harga pasar hanya kisaran Rp.400.00,00 – Rp. 450.000,00/unit tetapi dalam LPJ dengan pagu anggaran kurang lebih Rp. 900. 000, 00 habis terpakai.

 

 

Amril Abdurachman salah satu peserta rapat saat ditemui seusai kegiatan menjelaskan bahwa, dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat, mantan Pj. Desa Papela, Sugiharto Azhari terkesan bertentangan dengan aturan karena dalam penjelasannya bahwa, belanja tidak sesuai dengan pagu karena sisa anggaran bisa dipakai untuk kebijakan-kebijakan termasuk perjalanan dinas. Bahkan pertanyaan tentang Pj. desa yang membelanjakan sendiri barang-barang untuk pembangunan desa dan operasional desa di Toko Rizkuna miliknya sendiri. Jawaban Pj. Kades Sugiharto pun terkesan blunder karena beliau mengatakan sah-sah saja karena tokonya yang kelola istrinya dan waktu itu dalam keadaan sulit. Saat menjawab setiap pertanyaan mantan Pj. Kades, Sugiharto hanya meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

 

 

“Lebih miris lagi ketika masyarakat mempertanyakan tentang RAB yang tidak transparan bahkan tidak di publikasikan, beliau menjawab bahwa RAB adalah rahasia negara”, tutur Amril Abdurachman

 

 

Sedangkan Sekretaris Desa, Sumadi Beda,S.E, dalam penjelasannya tentang rumor di masyarakat tekait tugas sekdes dalam pengelolaan dana desa,   beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan jelas semua kegiatan di desa.

 

 

Hasil akhir dari laporan pertanggung jawaban ini, BPD dan masyarakat menerima dengan syarat  harus ada investigasi dari Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. (SM/Tim).