• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    Sulayman Bersaudara Divonis 18 dan 12 Tahun Penjara

    Rabu, 02 Desember 2020, Desember 02, 2020 WIB Last Updated 2020-12-03T01:34:30Z

    buser-indonesia.com - Kota Kupang - Stefanus Sulayman divonis fantastis alias paling tinggi, yakni 18 tahun penjara, denda Rp 800 juta subsider 6 bulan, dan mengganti kerugian Rp 60,6 Milyar (paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap) subsider 15 tahun penjara. Vonis Majelis Hakim tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan para debitur Bank NTT (yang dikatakan macet, red) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus kredit macet Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.



    Sedangkan saudara kandungnya, Yohanes Sulayman juga dihukum fantastis, yakni 12 tahun penjara. Vonis tersebut juga lebih tinggi dibandingkan debitur lainnya. Padahal sesuai fakta persidangan, semua syarat pengajuan kreditnya lengkap dan tidak ada rekayasa pengajuan kredit.


    Vonis Majelis Hakim Pengadilaan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang itu dijatuhkan kepada Sulayman bersaudara dalam sidang (terpisah, red) yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, SH, M.Hum didampingi anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom, SH, MH dan Ari Prabowo, SH di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (1/12/20).


    Dalam vonisnya, Majelis Hakim Menyatakan menyatakan Stefanus Sulayman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primair. 


    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana kurungan atau penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 60.630.515.166 dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti selama sepanjang 1 bulan maka harta atau asset akan disita dan dilelang untuk penggatian kerugian tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang memenuhi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama15 tahun,” baca Dju Johnson Mira Manggi. 


    Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa tahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti terkait kredit dirampas untuk negara, sebagian dikembalikan ke JPU untuk jadi bukti kasus lain, yang tidak terkait dikembalikan kepada orang yang berhak.



    Majelis hakim berpendapat bahwa Stefanus Sulayman memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur kelancaran kredit pada Bank NTT Cabang Surabaya yang diperuntukkan kepada para debitur yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp 128 milyar.


    Bahkan Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa tergolong tingkat kesalahan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.


    Sementara itu, Majelis Hakim dalam vonisnya (dalam sidang selanjutnya, red) menyatakan terdakwa Yohanes Sulayman terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU PTPK sebagaimana dakwaan primair. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun. Menghukum terdakwa membayar denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp 49.370.040.435.


    Penasihat Hukum (PH) Sulayman bersaudara, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, Chindra Adiano, SH, MH, CLA dan Nurmawan Wahyudi, SH, MH (dari Kantor Hukum Amos H.Z. Taka & Associates) menyatakan pikir-pikir saat ditanya Majelis Hakim terkait sikapnya terhadap vonis tersebut.


    Ditemui usai sidang, Tim PH menyakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun Tim PH merasa kecewa karena putusan hakim tidak mempertimbangkan bahkan mengesampingkan fakta persidangan. 


    “Kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim terhadap SS dan YS. Namun kami nilai pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan,” ujar Chindri Adiano, SH, MH, CLA.


    Contohnya, lanjut Chindri, dakwaan JPU mengatakan ada catatan kertas putih di Hotel Elmy, tapi itu tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan. 


    “JPU juga tidak pernah mengajukan sebagai barang bukti atau ditunjukkan secara riil dipersidangan tapi itu bisa dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam memvonis terdakwa SS,” ungkapnya.


    Untuk terdakwa YS, katanya, dalam pertimbangan Majelis Hakim dikatakan bahwa tidak ada tandatangan isterinya sebagai persetujuan pengajuan agunan/sertifikat atas nama isterinya. “Padahal sesuai fakta persidangan dari keterangan para saksi (dari Bank NTT, red), semua persyaratan telah lengkap dan diikat secara sempurna Hak Tanggungannya, dan mereka tidak pernah menerima atau dijanjikan apapun. Bahkan Nota Pembelaan PH dikesampingkan oleh Majelis Hakim,” beber Chindri.


    Hal senada juga dikatakan Nurmawan Wahyudi, SH, MH. Menurutnya, Tim PH akan melakukan upaya hukum dengan menguji lagi fakta huku di Pengadilan Tinggi. “Oleh karena itu, kami mengatkan kepada Majelis Hakim akan pikir-pikir selama 1 minggu. Kemungkinan besar, kita akan banding putusan MH terhadap SS dan YS,” ungkapnya.


    Sementara itu, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum mengatakan, putusan Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran MA. “Padahal kalau berdasarkan Struktur Hierarkhi Perundang-Undangan, Surat Edaran tidak ada dalam hierarkhi perundang-undangan. Tapi dalam pertimbangan Majelis Hakim, Surat Edara bisa mengalahkan Pasal 13 UU Tipikor. Bahkan Surat Edara Mahkamah Agung tersebut masih menunggu perubahan Pasal 14 terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan,” bebernya.


    Terkait dengan keungan daerah, lanjut Ndaomanu, pencairan kredit bukan dari saham pemerintah tapi dari dana yang dikumpulkan Bank NTT dari masyarakat. 


    “Sehingga tidak bisa dianggap kredit macet akan merugikan negara. Jadi kami tetap hargai vonis MH tapi menurut kami tidak pas sesuai fakta persidangan dan aturan yang ada,” tandasnya. (tim).
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini