• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    Ketua DPC Pospera TTS Pertanyakan Kasus Seleksi Perangkat Desa yang Belum Terselesaikan

    Sabtu, 10 Oktober 2020, Oktober 10, 2020 WIB Last Updated 2020-10-11T03:09:06Z

    buseridonesia.com-SoE- Yerim Yos Fallo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang,  (DPC), Pospera Timor Tengah Selatan, (TTS),  mempertanyakan kasus seleksi perangkat desa yang hingga hari ini belum terselesaikan.


    "Mengapa proses hukum kasus seleksi perangkat desa di TTS hanya tinggal janji. Kemungkinan ada juga kasus korupsi dan lainnya di TTS", terang dia kepada wartawan Sabtu,  (10/10/2020), di kantornya. 


    Menurut Yerim Fallo, jika masalah-masalah yang terjadi TTS tidak terselesaikan maka siapa yang dianggap gagal dan siapa yang pantas untuk bertanggung jawab.


    "Apakah LSM, ormas,  lembaga hukum,  pemerintahan, atau  masyarakat", tanyanya.


    Kembali dijelaskan Fallo, yang pasti, bahwa terkait kasus perangkat desa jika sampai saat ini tidak terselesaikan maka yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah daerah Kabupaten TTS. Sebab untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa telah menggunakan uang negara yang diambil dari pajak rakyat.

    "Seleksi perangkat desa  sesuai undang-undang karena bagi yang dinyatakan lolos dalam seleksi telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai standar perengkingan. Namun bila terjadi pelanggaran terhadap aturan maka siapa yang harus bertanggung jawab", beber dia.


    Yerim mengatakan apabila dalam seleksi perangkat desa bermasalah, tentu akan menimbulkan tanda tanya bahwa bagaimana dengan pengelolahan dana desa yang bisa saja berpotensi korupsi", tambahnya.


    Dituturkan Fallo, Bupati pernah dalam sebuah aksi Pospera di kantornya, berjanji kepada ratusan masyarakat TTS, bahwa akan menyelesaikan kasus perangkat desa di TTS pada bulan September 2020 lalu. 
    Tetapi sangat disayangkan  pernyataan tersebut hanya sebatas "janji manis" dari bupati. 

    Yerim Fallo mengaku secara politis dan diplomatis bupati TTS juga menjelaskan jabatan, bupati itu pilihan rakyat yang dipercayakan untuk mengabdi diri kepada rakyat. Namun ucapan dan kata-kata orang TTS tersebut tidak dapat dipercaya karena penuh kebohongan.


    Dengan demikian, disampaikan Ketua Pospera Yerim Fallo, sebagai rakyat,  LSM dan ormas, apakah dia harus berdiam diri dan membiarkanya tanpa solusi.


    "Rakyat harus bersatu dan bergerak bersama karena perubahan tidak akan terjadi dengan berdiam diri atau hanya dengan memposting status di media sosial atau  diskusi tanpa ada perubahan apapun.


    "Kita harus bersatu dan bergerak bersama untuk menagih janji Bupati", ajak dia.


    Yerim menambahkan pospera mendukung aksi  yang dilakukan oleh masyarakat atau perangkat desa yang mencari keadilan

    "Semua desa bermasalah, Pospera selalu memberikan dukungan dan sebanyak sembilan puluhan desa yang mengadu ke Pospera sesuai agenda akan melakukan aksi di depan Kantor Bupati TTS selama satu minggu guna menagih janji bupati", timpahnya.


    Selanjutnya, Pospera dituturkan Fallo, akan mendampingi para perangkat desa untuk  melakukan gugatan ke PTUN.


    "Kami juga akan naikan gugatan ke MA untuk judicial revew perbub 38. Namun sementara masih dalam kajian oleh bagian hukum Pospera", ucapnya.


    Yerim menegaskan, sebenarnya sdh dilakukan aksi lanjutan dengan menghadirkan semua perangkat desa dan massa Pospera dari semua kecamatan namun karena selain masih mewabahnya covid 19 serta berkordinasi dengan bagian Intel Polres TTS belum mendapatkan ijin.


    "Kami masuh menunggu ijin sambil mempersiapkan langkah dan upaya lain", tandasnya.

    *Marto Mellu, Putera Cendana wangi

    Komentar

    Tampilkan

    1 komentar:

    1. Lanjutkan Pospera TTS.
      kalau mnurut bta..mendingan pake yg dlu2 sa.Kepala Desa langsung tunjuk2 sa.dripada pake seleksi ko..orng su rugi lalu dpt peringkat 1 trus tdk di akomodir oleh Desa.

      BalasHapus

    Terkini