• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    BPK RI Temukan Nilai Proyek Mubasir KDP Sebesar 303.229.620.735 Millyard di Sabu Raijua

    Minggu, 11 Oktober 2020, Oktober 11, 2020 WIB Last Updated 2020-10-11T10:41:01Z

    buser indonesia.com-NTT-Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK), Republik Indonesia menemukan proyek mubasir senilai 303.229.620.735 millyard rupiah di Kabupaten Sabu Raijua.


    Akumulasi nilai proyek mubasir atau Konstruksi Dalam Pengerjaan, (KDP), tersebut terealisasi dari Tahun 2010 sampai dengan 2018, merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, (LHP), Nomor 43.b/LHP/XIX.KUP/06/2019, tertanggal 24 Juni 2019.


    Dalam LHP sesuai copyan yang diperoleh media ini, BPK RI Perwakilan Provinsi NTT mengungkapkan, bahwa berdasarkan KDP, (Konstruksi Dalam Pekerjaan), Kabupaten Sabu Raijua diketahui saldo per 31 Desember 2018 adalah sebanyak  303.229.620.735 millyard rupiah.


    Sedangkan, akumulasi nilai proyek yang tidak dapat diselesaikan alias mubasir tersebut terdiri dari KDP Tahun 2010 sampai dengan 2017 sebesar 257,6 millyard rupiah atau 257,6257.699.287.560 millyard rupiah dan KDP Tahun 2018 sejumlah 45,5 millyard rupiah atau 45.530.333.170 mllyard rupiah.

    Menurut BPK RI, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang pada OPD Dinas PUPR, Kesehatan dan Perindustrian dan Perdagangan, diketahui  sebagian besar KDP itu telah selesai dan dimanfaatkan.


    Namun belum ada Berita Acara PHO, (Purchasing Hand Over, atau serah terima pertama, sehingga tetap tercatat sebagai KDP.


    Sementara, berdasarkan keterangan pengurus barang, terdapat KDP Tahun 2010 sampai dengan 2017 sebesar 192.553.590.170 millyard rupiah yang telah selesai dan dimanfaatkan tetapi belum jelas status penyelesaian proyeknya dan sampai saat ini belum dilakukan PHO apalagi FHO/Finishing Hand Over atau serah terima kedua, sehingga proyeknya belum dapat dicatat sebagai aset tetap dalam neraca daerah Kabupaten Sabu Raijua.


    Menurut BPK RI, pencatatan atas aset tetap yang telah selesai dan dimanfaatkan sebagai KDP sangat pengaruhi kewajaran perhitungan beban penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.


    Hal tersebut karena atas KDP tidak dilakukan penyusutan, padahal aset tetap telah dimanfaatkan maka sebenarnya telah mengurangi masa manfaat aset tetap.


    Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Provinsi NTT menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar 7.920.793.524 millyard rupiah berasal dari satu paket proyek pembangunan jalan dan dua paket pembangunan gedung mubasir pada Dinas PUPRPE Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran, (TA), 2013 sampai dengan 2014.


    Temuan BPK RI ini tertuang dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tertanggal 22 Juni 2015, dari pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah kabupaten Sabu Raijua TA 2014.


    Dalam LHP, BPK RI mengungkapkkan, Dinas PUPRPE Kabupaten Sabu Raijua, antara lain melaksanakan 3 paket pekerjaan dan yang menjadi sampel pemeriksaan, yaitu,

    Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Ledemanu–Lobodei yang dilaksanakan oleh PT. Sabu Kencana Sakti senilai Rp 1.287.998.000.


    Pembangunan Gedung SKPD Paket I TA 2013 senilai Rp 3.614.441.160 yang dilaksanakan oleh PT. Dinamika Flores Sentosa.
    Pembangunan Gedung SKPD Paket II TA 2013 senilai Rp 6.237.377.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Alam Flores.


    Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI, PT. Sabu Kencana Sakti tidak melaksanakan proyek peningkatakan Jalan Ledamanu–Labodei padahal perusahaan tersebut telah menerima pembayaran 30% uang muka yakni sebesar Rp 1.287.998.000,-. Progres fisik proyek 0% atau PT. Sabu Kencana Sakti tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali.


    Kemudian pada proyek Pembangunan Gedung SKPD Paket I oleh PT. Dinamika Flores Sentosa belum selesai (mangkrak, red) dengan progres fisik dan keuangan hingga 31 Desember 2014 (2 tahun anggaran, red) hanya sekitar 47,05%.


    Saat pemeriksaan lapangan, tidak ada aktifitas di lokasi proyek. Tidak ada adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan perpanjangan atas jaminan pelaksanaan oleh PPK.


    Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada Pembangunan Gedung SKPD Paket II oleh PT. Alam Flores. Progres fisik dan keuangan hingga 31 Desember 2014 (2 tahun anggaran, red) hanya sekitar 46,20%. 


    Hasil pemeriksaan lapangan, gedung tersebut belum selesai dibangun dan tidak terlihat adanya aktifitas di lokasi proyek.


    Tidak ada adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan perpanjangan atas jaminan pelaksanaan oleh PPK.


    Namun anehnya, PPK dari 3 paket proyek tersebut tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 3 kontraktor tersebut. Karena tidak dilakukannya PHK maka 3 paket proyek tersebut berindikasi kerugian daerah sebesar Rp 7.920.793.254.000 yang berasal dari : Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan dan peningkatan Jalan Ledemanu–Lobode sebesar Rp 676.198.950, terdiri dari uang muka pekerjaan dan tidak dicairkan sebesar 386.399.400,- dengan denda keterlambatan tapi tidak dipungut minimal sebesar Rp 225.399.650.


    Paket Pembangunan Gedung SKPD Paket Pembangunan Gedung SKPD Paket 1 TA 2013 sebesar Rp 3.614.441.160, terdiri atas jaminan pelaksanaan tapi tidak dapat dicairkan karena kadaluarsa sebesar Rp 310.519.000,- dengan denda keterlambatan yang tidak dipungut sebesar Rp 3.03.922.160,- serta
    Paket Pembangunan Gedung SKPD Paket II TA 2013 sebesar Rp 3.630.153.414, dan tidak dapat dicairkan karena kadaluarsa sebesar Rp 311.868.850,- dengan denda keterlambatan yang tidak dipungut sebesar Rp 3.318.284.564.


    Banyaknya proyek pembangunan gedung kantor pemerintah dan pembangunan jalan serta pembangunan fisik lainnya tidak tidak selesai alias mangkrak mendapat sorotan tajam dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua. *cn/ian/fl/jh

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini