• Jelajahi

    Copyright © Buser Indonesia

    Iklan

    Iklan

    Diduga Realisasi Beras JPS Salah Sasaran, Masyarakat Siap Laporkan Kades Ndoloe ke Kepolisian

    Minggu, 30 Agustus 2020, Agustus 30, 2020 WIB Last Updated 2020-09-09T15:26:31Z


    buser-indonesia.com-Rote Ndao-Diduga realisasi bantuan beras Jaring Pengaman Sosial, (JPS), oleh pemerintah pusat melalui Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Prov-NTT), bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Desa Hundihu'uk Kabupaten Rote Ndao, yang didistribusikan oleh Kepala desa setempat,Yeferti Delfiana Ndoloe salah sasaran.



    Alasannya, bahwa karena pada saat pengantaran beras JPS, petugas tidak menyertakan lampiran nama-nama penerima.



    Tidak sampai disitu, kades ini juga beralasan kalau pembagian beras JPS dipercepat karena mengingat kunci kantor desa telah jatuh hilang sehingga takutnya sejumlah beras tersebut dicuri oleh maling.



    Ulah Kades Hundihu'uk  membuat masyarakat penerima beras yang namanya tertera pada lampiran berjanji akan melaporkannya ke pihak Kepolisian karena diduga telah menghilangkan hak-hak masyarakat sebagai penerima beras JPS di Desa Hundihu'uk Kecamatan Rote Barat Laut.



    "Saya akan tindaklanjut persoalan ini dengan melapor ke pihak penegak hukum untuk diproses karena diduga kades telah menghilangkan hak-hak masyarakat penerima,"demikian ditegaskan Urbanus Seuk di Kantor Desa Hundihuk, Sabtu, (29/08/2020).



    Menurut Urbanus Seuk, dirinya telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Sosial Provinsi NTT, bahwa apa yang dilakukan Kades Hundihu'uk, Yeferti Delfiana Ndoloe telah menyalahi prosedur.



    "Kenapa tidak menunggu masyarakat penerima?. Ini bukan dana desa jadi Kades langsung bagikan", ungkap dia.



    Dia menambahkan, informasi dari petugas Dinas Sosial  terdapat 13 orang masyarakat sebagai penerima JPS.



    "Petugas sempat mengarahkan agar besok harinya, saya pergi ambil jatah beras di kantor desa tapi setelah di sana, saya mendapat informasi kalau beras JPS yang harusnya dibagikan kepada masyarakat yang namanya ada dalam lampiran telah dibagikan oleh kepala desa kepada masyarakat lain yang tidak berhak untuk menerimanya,"papar dia.



    Dia mengaku, jauh hari dirinya telah mendapatkan informasi dari Dinas Sosial Provinsi NTT dan anggota BPD bahwa namanya termasuk sebagai salah satu penerima dengan nomor urut dua.



    Dekrianus Moy juga menambahkan terkait bantuan beras JPS, belum pernah ada  pertemuan atau musyawarah antara Kepala Desa dengan mereka sebagai penerima bantuan tersebut.



    "Kemungkinan Kades menganggap kalau nama yang tertera dalam lampiran bukan masyarakat Desa Hundihuk. Kami juga punya harga diri,"tegas Mooy.



    Pejabat Kepala Desa Hundihu'uk, Yeferti Delfiana Ndoloe   mengaku beras bantuan dari Dinas Sosial Provinsi NTT itu sebanyak 26 buah karung.




    Namun pada saat diantarkan ke kantor Desa, tidak disertakan dengan daftar penerima. Sehingga sebagai Kepala Desa Hundihu'uk tidak mau menampungnya karena salah satu kunci kantor desa tersebut hilang.



    "Saya antisipasi itu, maka ketika antar siang, sorenya kami langsung bagi sampai setengah delapan malam. Jadi kalau ada yang muat di medsos, bahwa pembagian berasnya sampai tengah malam itu salah besar," ujarnya.



    Ditegaskan dia, sesuai data pembagian, tidak ada seorang pun keluarganya yang dimasukan sebagai penerima.



    "Beras itu saya bagikan kepada para lansia yang ada di desa ini.  Kurang lebih terdapat 75 orang yang mendapat jatah pembagian. 
    Ada nama-nama penerimanya.



    Sedangkan soal pengakuan beberapa masyarakat bahwa sebagai penerima, ketika menyambangi kantor desa,  kepada mereka dirinya mengaku tidak tahu sebab nama-nama penerima tidak dipegang olehnya.



    "Tadi ini baru saya ditelepon oleh dinas untuk ambil nama-nama penerima. Tapi sekarang beras sudah saya bagi,kan?," tanya dia kembali kepada awak media. *TA

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini